Kota Samarinda, 3 September 2024 – Pusat Studi Difabilitas (PSD) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) melanjutkan rangkaian penelitian nasional bertajuk “Analisis Kebijakan Pembangunan Inklusif untuk Mendukung Perumusan Roadmap Kebijakan Inklusif Disabilitas pada Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Beberapa Provinsi di Indonesia.” Salah satu lokasi penelitian adalah Kota Samarinda, yang dikunjungi pada 3 September 2024. Tim peneliti PSD LPPM UNS terdiri atas Prof. Dr. Munawir Yusuf, M.Psi., dan Redydian Adhitya Nugraha, S.Psi., M.A. Kunjungan ini berlangsung di Kantor Pemerintah Kota Samarinda dengan melibatkan perwakilan perangkat daerah yang menangani isu sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perencanaan pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, tim PSD LPPM UNS melakukan diskusi mendalam dengan pejabat daerah mengenai implementasi kebijakan inklusif yang telah berjalan, tantangan yang dihadapi, serta peluang perbaikan tata kelola layanan bagi penyandang disabilitas. Kota Samarinda dipilih sebagai salah satu lokasi penelitian karena memiliki dinamika pembangunan kota yang pesat dan kebutuhan penguatan kebijakan inklusif yang semakin mendesak. Melalui kegiatan ini, tim peneliti menggali data mengenai regulasi daerah, koordinasi antaropd, praktik layanan publik, serta partisipasi organisasi penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan. Temuan dari kunjungan ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan Roadmap Kebijakan Inklusif Disabilitas yang diharapkan mampu menjadi acuan nasional bagi pemerintah daerah.
Kunjungan lapangan di Kota Samarinda mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah yang menilai penelitian ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat komitmen inklusivitas. Pemerintah Kota Samarinda menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya UNS dalam membantu merumuskan kebijakan inklusif yang lebih terarah, terpadu, dan berbasis data. Dengan tersusunnya roadmap ini, diharapkan Kota Samarinda dapat mengembangkan layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas secara lebih optimal. Hasil penelitian ini selanjutnya akan menjadi rekomendasi implementatif bagi peningkatan kualitas pembangunan inklusif di berbagai daerah di Indonesia.
