Kota Magelang, 2 September 2024 – Pusat Studi Difabilitas (PSD) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) kembali melanjutkan rangkaian penelitian nasional terkait perumusan roadmap kebijakan inklusif disabilitas dengan melakukan kegiatan lapangan di Kota Magelang, Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan bagian dari agenda besar bertajuk “Analisis Kebijakan Pembangunan Inklusif untuk Mendukung Perumusan Roadmap Kebijakan Inklusif Disabilitas pada Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Beberapa Provinsi di Indonesia.” Kegiatan di Kota Magelang dilaksanakan pada 2 September 2024 dan berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, dihadiri oleh tim peneliti dari PSD LPPM UNS yang terdiri atas Dr. Subagya, M.Si., Dr. Joko Yuwono, M.Pd., Berliana Dian Permatasari, S.Pd., dan Husnul Istiqomah, S.Pd.
Pelaksanaan penelitian di Kota Magelang menjadi salah satu titik penting dalam pemetaan kebijakan inklusif di tingkat daerah, mengingat Kota Magelang selama ini dikenal sebagai kota dengan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk layanan bagi penyandang disabilitas. Pada kesempatan tersebut, tim PSD LPPM UNS mempresentasikan kerangka penelitian, pendekatan analisis, serta tujuan akhir dari penyusunan roadmap kebijakan inklusif yang diharapkan mampu menjadi panduan jangka panjang bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan inklusif yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis data.
Diskusi bersama Bappeda dan sejumlah organisasi perangkat daerah berjalan dinamis dan menunjukkan antusiasme tinggi dari pemerintah Kota Magelang dalam mendukung penyusunan kebijakan yang lebih ramah disabilitas. Tim PSD menggali kondisi eksisting kebijakan, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta mengumpulkan dokumen strategis yang berkaitan erat dengan layanan disabilitas, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan sosial. Kota Magelang dinilai memiliki sejumlah potensi kuat dari sisi tata kelola dan koordinasi lintas sektor, sehingga penyusunan roadmap kebijakan inklusif akan semakin memperkuat fondasi kebijakan layanan disabilitas di kota ini.
Dalam kegiatan tersebut, Dr. Subagya, M.Si. menegaskan bahwa penguatan kerangka kebijakan inklusif tidak dapat dipisahkan dari kolaborasi yang baik antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Beliau menyoroti pentingnya penelitian ini sebagai dasar bagi Kota Magelang untuk menyiapkan langkah strategis jangka panjang. Selain itu, Dr. Joko Yuwono, M.Pd. menambahkan bahwa upaya pengembangan roadmap kebijakan inklusif harus memperhatikan karakteristik lokal Kota Magelang dan kebutuhan nyata penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Sementara itu, Berliana Dian Permatasari, S.Pd. dan Husnul Istiqomah, S.Pd. turut melakukan pendalaman data lapangan, observasi struktur kebijakan, serta dialog dengan perwakilan bidang-bidang terkait untuk memperkuat analisis yang komprehensif.
Pemerintah Kota Magelang menyampaikan apresiasi mendalam terhadap inisiatif PSD LPPM UNS dalam memberikan dukungan akademis untuk memperbaiki arah kebijakan inklusif di daerah. Perwakilan Bappeda Kota Magelang menyampaikan bahwa penelitian ini sangat relevan dengan visi pemerintah kota dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Mereka berharap hasil penelitian ini mampu memperkuat arah kebijakan inklusi yang telah berjalan serta memberikan panduan lebih sistematis terhadap program-program di masa mendatang.
Pelaksanaan penelitian di Kota Magelang menjadi bukti komitmen PSD LPPM UNS dalam memperkuat pembangunan inklusif di Indonesia melalui pendekatan ilmiah, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan daerah. Hasil dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis bersama temuan dari daerah lain untuk dirumuskan menjadi rekomendasi dan roadmap kebijakan inklusif yang diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi perbaikan layanan disabilitas di Kota Magelang dan daerah lainnya di Indonesia.
