UNS, 6 Desember 2024 – Universitas Sebelas Maret (UNS) menunjukkan kembali komitmennya sebagai inklusif kampus melalui penyelenggaraan Workshop Penyempurnaan UNS Inclusion Metric pada 6 Desember 2024. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat instrumen pengukuran layanan inklusi di lingkungan kampus.
Workshop ini dihadiri oleh Tim UNS Inclusion Metric, serta Peer Group Pusat Studi Difabilitas (PSD) LPPM UNS sebagai unit yang selama ini berpartisipasi aktif dalam pengembangan kebijakan dan layanan inklusi di UNS.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Prof. Sunardi, M.Sc., selaku Ketua Tim UNS Inclusion Metric, yang menekankan pentingnya instrumen penyempurnaan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas dan perkembangan layanan inklusi di tingkat nasional maupun global.
Dalam sambutannya, Prof. Sunardi menyampaikan bahwa Metrik Inklusi UNS tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga acuan dalam memastikan bahwa semua fakultas dan unit layanan di UNS mampu menerapkan prinsip kesetaraan, aksesibilitas, dan nondiskriminasi.
“Penyempurnaan ini dilakukan agar UNS semakin siap menjadi kampus yang benar-benar mampu menghadirkan lingkungan belajar yang adil, aman, dan ramah bagi seluruh sivitas akademika, termasuk penyandang disabilitas,” ujar Prof. Sunardi.
Tim Peer Group PSD LPPM UNS turut memberikan masukan berbasis pengalaman lapangan, mulai dari pendampingan mahasiswa penyandang disabilitas, penyediaan sarana prasarana aksesibel, layanan juru bahasa ikonik, hingga program kompetensi pelatihan inklusif bagi dosen, tendik, dan mahasiswa.
Lokakarya ini menghasilkan penyempurnaan pada beberapa aspek penting, seperti indikator layanan aksesibilitas, kompetensi SDM, mekanisme pendampingan, serta tata kelola kebijakan inklusi berbasis data. Hasil lokakarya akhir akan dikompilasi dan dijadikan rekomendasi untuk penerapan Metrik Inklusi UNS di fakultas seluruh dan unit layanan.
Melalui kegiatan ini, UNS terus memperkuat posisinya sebagai pelopor kampus inklusif di Indonesia dengan memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan yang disusun berdasarkan kebutuhan riil sivitas akademika penyandang disabilitas.
