Surakarta, 14 Januari 2025 – Universitas Sebelas Maret (UNS) melalui Pusat Studi Difabilitas (PSD) LPPM UNS menyelenggarakan Rapat Paparan dan Tindak Lanjut Hasil Pemetaan Aksesibilitas Lingkungan Kampus pada 14 Januari 2025 bertempat di Ruang Sidang LPPM UNS. Kegiatan ini menghadirkan pimpinan fakultas, pimpinan universitas, serta perwakilan unit layanan terkait di lingkungan UNS.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program riset grup PSD LPPM UNS yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir, dengan fokus pada pemetaan aksesibilitas fisik, layanan akademik, layanan administratif, serta sistem pendukung lainnya bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan penyandang disabilitas. Riset ini dilakukan sebagai upaya sistematis untuk menilai kondisi aktual, menemukan hambatan, dan menyusun rekomendasi strategis bagi pengembangan kampus yang inklusif dan ramah disabilitas.
Dalam paparannya, tim peneliti PSD menyampaikan temuan utama terkait kondisi aksesibilitas di berbagai gedung fakultas, jalur pedestrian, fasilitas umum, ruang kelas, sistem informasi, hingga layanan administratif. Selain menyoroti sejumlah kemajuan yang telah dicapai UNS dalam mendukung penyandang disabilitas, hasil pemetaan juga mengidentifikasi area-area yang masih membutuhkan peningkatan, seperti penyesuaian fasilitas fisik, optimalisasi literasi inklusi, serta penguatan mekanisme mitigasi hambatan bagi mahasiswa disabilitas.
Rapat ini menjadi ruang dialog konstruktif antara PSD LPPM UNS dan pimpinan fakultas serta universitas untuk memastikan hasil riset dapat ditindaklanjuti secara konkret. Para pimpinan menyampaikan komitmen untuk memperkuat koordinasi lintas unit, memperbarui kebijakan internal, serta melakukan perbaikan bertahap sesuai rekomendasi pemetaan. Kesadaran untuk terus meningkatkan aksesibilitas kampus ditekankan sebagai bagian dari tanggung jawab institusi dalam mewujudkan kampus yang setara dan bebas hambatan bagi seluruh sivitas akademika.
Melalui kegiatan ini, PSD LPPM UNS menegaskan bahwa pengembangan kampus inklusif bukan hanya pemenuhan regulasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi dan memastikan bahwa setiap mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas, dapat belajar, berpartisipasi, dan berkembang secara optimal.
