Kota Palembang, 10 September 2024 – Pusat Studi Difabilitas (PSD) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) kembali melanjutkan rangkaian penelitian nasional bertajuk “Analisis Kebijakan Pembangunan Inklusif untuk Mendukung Perumusan Roadmap Kebijakan Inklusif Disabilitas pada Pemerintah Daerah Tingkat Kab/Kota di Beberapa Provinsi di Indonesia.” Setelah melakukan penelitian di beberapa kota sebelumnya, tim PSD hadir di Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, untuk menggali implementasi kebijakan inklusif serta kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan roadmap layanan disabilitas yang lebih komprehensif. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada 10 September 2024 bertempat di kantor pemerintah daerah Kota Palembang, dan dipimpin oleh Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si., selaku peneliti PSD LPPM UNS yang bertugas dalam pengambilan data dan melakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan.
Pelaksanaan penelitian di Kota Palembang menjadi langkah strategis mengingat kota ini merupakan salah satu daerah dengan populasi besar dan kompleksitas layanan publik yang tinggi, termasuk layanan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Dalam kegiatan tersebut, tim PSD LPPM UNS berfokus pada pemetaan kebijakan eksisting, analisis kesiapan kelembagaan, serta penelusuran praktik-praktik baik yang telah dijalankan pemerintah kota dalam penyediaan layanan inklusif. Agenda penelitian ini sekaligus menjadi momen untuk memperdalam pemahaman mengenai tantangan di lapangan, terutama terkait integrasi layanan disabilitas dalam kebijakan pembangunan daerah.
Dalam pertemuan bersama Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan sejumlah perwakilan OPD lainnya, Dr. Rina Herlina Haryanti memaparkan urgensi penyusunan roadmap kebijakan inklusif sebagai instrumen penting untuk memastikan layanan publik berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Beliau menekankan bahwa kebijakan inklusi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, serta partisipasi aktif dari penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan. Pemerintah Kota Palembang menyambut baik kajian ini dan menunjukkan antusiasme terhadap penguatan tata kelola inklusif melalui pendekatan berbasis data dan penelitian akademis.
Dalam kegiatan ini, Dr. Rina melakukan pendalaman data melalui wawancara, analisis dokumen kebijakan daerah, serta observasi langsung terkait penyelenggaraan layanan publik ramah disabilitas. Berdasarkan temuan awal, Palembang memiliki sejumlah inisiatif positif dalam bidang pendidikan inklusif dan layanan sosial, namun masih membutuhkan perumusan kerangka strategis jangka panjang agar kebijakan yang ada dapat berjalan lebih sistematis dan memberikan dampak luas bagi penyandang disabilitas di kota tersebut.
Pemerintah Kota Palembang melalui perwakilan Bappeda menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim peneliti dari PSD LPPM UNS. Mereka menilai penelitian ini sangat relevan dan membantu Pemkot dalam memetakan prioritas kebijakan, terutama dalam penguatan layanan publik yang inklusif dan setara. Pihak Bappeda berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi strategis dalam perencanaan pembangunan daerah serta sebagai dasar dalam penyusunan roadmap kebijakan inklusif Kota Palembang pada periode berikutnya.
Penelitian di Kota Palembang menjadi bagian penting dari rangkaian pengumpulan data di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Melalui kegiatan ini, PSD LPPM UNS mempertegas komitmennya untuk mendorong terciptanya pembangunan inklusif yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, dan mampu memperkuat praktik-praktik inklusi di berbagai daerah. Hasil kajian dari Kota Palembang bersama daerah lain akan diolah menjadi rekomendasi nasional yang dapat digunakan untuk menyusun roadmap kebijakan inklusif yang lebih komprehensif, adil, dan berkelanjutan.
